Mutu Pendidikan diantara Kebijakan Pendidikan Gratis

 

            Nampaknya tidak mudah mengimplementasikan kebijakan pendidikan gratis seperti yang dijanjikan oleh pasangan Syahrul Yasin Limpo dan Agus Ariffin Nu’mang atau yang lebih dikenal dengan ”Sayang”, sebelum terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan. Berbagai tantangan yang dihadapi di dalam menerapkannya terutama pada tingkat implementasi di sekolah pada kabupaten dan kota. Beberapa sekolah diduga masih melakukan pungutan kepada siswa dengan berbagai alasan. Tentu saja, keinginan yang kuat dari pemerintah provinsi, kita harus sambut dengan baik dan mendukungnya karena ini jelas sebuah keinginan politik (political will) yang berpihak pada rakyat. Pendidikan dan tentunya kesehatan gratis sudah lama dinantikan oleh masyarakat luas terutama mereka yang hidup di bawah garis kemisikinan terlepas ini adalah sebuah janji dan kontrak politik sebelum pilkada yang lalu. Pendidikan gratis adalah upaya pemerintah provinsi memenuhi amanah negara seperti yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 terutama yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat (basic needs).

Warning yang diberikan oleh gubernur kepada para bupati/walikota se Sulawesi Selatan untuk mengawal dan mengimplementasikan kebijakan pendidikan gratis adalah sangat beralasan karena di dalam kasus-kasus tertentu acapkali masih sering terjadi adanya praktek-praktek yang dapat merusak dan mencederai perjalanan visi dan misi dari pendidikan gratis ini. Sebagai contoh misalnya adanya pungutan-pungutan liar yang dilakukan oleh pihak sekolah saat penerimaan murid/siswa baru atau pungutan lainnya yang tidak terpantau oleh media masssa. Praktek-praktek seperti ini jelas menunjukkan bahwa pihak sekolah belum memahami secara mendasar atau masih adanya sekolah-sekolah tertentu yang dengan berani mau melanggar dari kebijakan pemerintah. Tentu saja, sangat disayangkan kalau praktek seperti itu masih terjadi. Akan tetapi penulis berasumsi bahwa dengan adanya praktek pungutan liar yang dilakukan oleh pihak sekolah bukan tanpa alasan. Ketika praktek seperti ini terjadi, itu menunjukkan masih adanya masalah yang berkaitan dengan hal tersebut, masih adanya ketidaksinambungan dan konsistensi yang berkaitan dengan kebutuhan mendesak dan pencairan dana sampai pada tingkat implementasi kebijakan. Meskipun pemerintah provinsi telah mengalokasikan dana yang begitu besar terhadap sektor pendidikan kepada  kabupaten/kota yaitu sebesar Rp400 milliar lebih pada tahun 2008 kemudian ditunjang oleh dana APBD kabupaten/kota yang tidak sedikit pula serta dana BOS dari pemerintah pusat akan tetapi dalam implementasinya pendidikan gratis kerapkali jauh dari harapan.

Namun demikian, meskipun pemerintah provinsi telah mengalokasikan anggaran pendidikan yang demikian besar kepada kabupaten/kota yang mungkin belum diterapkan oleh periode gubernur dan wakil gubernur sebelumnya, akan tetapi diskusi pendidikan gratis belum berakhir. Kekhawatiran-kekhawatiran oleh banyak pihak terutama para pengamat pendidikan masih sering terjadi. Mereka berpandangan bahwa pendidikan gratis adalah alat (tools) di dalam rangka memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat agar dapat mengakses pelayanan pendidikan dan pendidikan gratis bukan sebagai tujuan. Diskusi masalah pendidikan gratis seringkali muncul di warung-warung kopi, tempat pelatihan, seminar, dan tempat-tempat diskusi lainnya baik di forum ilmiah maupun tidak ilmiah; baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Pandangan mereka tentang pendidikan gratis sangat beragam ada yang merasa optimis bisa diterapkan tetapi tidak sedikit pula orang yang merasa pesimis. Kelompok yang optimis dan pesimis atas penerapan kebijakan ini tentu didasari dengan berbagai alasan pula. Tetapi terlepas dari itu, kebijakan pendidikan gratis menjadi issu yang sangat menarik untuk didiskusikan karena kebijakan seperti ini adalah langkah, tidak lazim dan jarang dijumpai di provinsi yang lain. Ini juga mengindikasikan adanya kepemimpinan yang kuat dari kedua pasangan ini.

Masalah lain yang muncul adalah dari segi peruntukannya, siapa sesungguhnya yang menjadi target group dari kebijakan pendidikan gratis ini? Kita ketahui bahwa masyarakat kita mempunyai tingkat sosial ekonomi yang berbeda ada orang yang lahir dari keluarga yang mampu dan ada yang tidak mampu. Kelompok dengan tingkat sosial ekonomi yang rendah ini, tentu saja menjadi wajib untuk mendapatkan pendidikan gratis sehingga mereka mempunyai akses yang sama dengan orang yang berasal dari kelompok masyarakat ekonomi menengah ke atas. Mengapa hal ini menjadi prioritas untuk mendapatkan pendidikan gratis alasannya adalah selain karena ini adalah amanah negara juga sebetulnya tidak sedikit orang yang mau melanjutkan sekolah dengan anak yang mempunyai kemampuan intelektual yang cukup namun karena hambatan biaya sehingga mereka tidak dapat melanjutkan pendidikannya. Paling jauh mereka hanya bisa melanjutkan sekolah sampai pada tingkat SMP setelah itu mereka menjadi menganggur, membantu orang tua berkebun dan sebagainya. Oleh karena itu, kebijakan ini sangat tepat bagi mereka. Akan tetapi bagaimana halnya dengan orang yang lahir dari keluarga dengan tingkat sosial ekonomi menengah ke atas. Adilkah mereka jika mereka mendapatkan pendidikan gratis dari pemerintah. Diskusi ini belum selesai karena bagaimana mungkin orang yang mampu terus mendapatkan bantuan dari pemerintah sama posisinya dengan orang yang tidak mampu. Kedudukan seorang siswa yang berasal dari keluarga miskin dan mendapat bantuan dari pemerintah menjadi tidak fair dan adil dengan siswa yang berasal dari keluarga mampu dan juga mendapatkan pendidikan gratis.

Kebijakan pendidikan gratis tentu saja perlu kita sambut dengan baik dan harus mengawalnya sampai pada tingkat implementasi, akan tetapi siapa yang berhak sebagai sasaran dari kebijakan pendidikan gratis ini, masih membutuhkan diskusi lebih jauh. Bagi penulis, tentu saja dengan kebijakan pendidikan gratis ini berarti pemerintah telah menyelesaikan satu masalah pendidikan dari sekian banyak masalah yang ada dan ini bukan pekerjaan mudah. Akan tetapi tanggung jawab pemerintah bukan hanya menggratiskan pendidikan bagi anak SD sampai SMA karena tuntutan-tuntutan lain yang dihadapi dan sangat mendesak bagi pemerintah adalah mengangkat keterpurukan peringkat pendidikan yang dicapai selama ini yang dipandang masih sangat jauh dari harapan. Untuk mencapai peringkat pendidikan yang lebih baik ini tentu saja, ini juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit pula.

Menurut penulis pendidikan gratis, tidak serta merta menjamin peningkatan mutu pendidikan di suatu daerah. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Sulawesi Selatan tentang penerapan kebijakan pendidikan gratis adalah sebuah model yang bertujuan meningkatkan akses pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dalam bidang pendidikan dan juga peningkatan mutu pendidikan. Oleh karena itu, kedua-duanya harus didorong bukan hanya kuantitas tetapi juga kualitas. Jika model ini berhasil dilakukan secara significant, maka tentu saja Sulawesi Selatan akan menjadi provinsi percontohan di Indonesia dalam bidang pendidikan dan ini juga telah disampaikan oleh pemerintah pusat melalui menteri pendidikan nasional.

Namun demikian, dalam kaitan dengan pendidikan gratis dan mutu pendidikan terdapat beberapa probabilitas output yang bisa terjadi. Pertama, pendidikan gratis dan  mutu meningkat. Tentu saja, ini adalah output yang diharapkan dari kebijakan ini yaitu dengan kebijakan pemerintah tentang pendidikan gratis dapat meningkatkan mutu pendidikan mulai dari tingkat SD sampai tingkat SMA atau sederajat. Ukuran mutu pendidikan yang dimaksudkan disini adalah meningkatnya jumlah siswa yang lulus melalui Ujian Nasional pada jenjang pendidikan tertentu. Meskipun disadari hasil Ujian Nasional  masih sangat kontroversi untuk dijadikan sebagai ukuran mutu pendidikan di suatu daerah karena seringkali hasilnya ”cacat” yang disebabkan oleh oknum-oknum tertentu. Sehingga dalam lima tahun periode kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan akan dievaluasi kecenderungan efek atau dampak dari kebijakan pendidikan gratis tersebut. Hasilnya tentu saja akan sangat beragam, mutu pendidikan dapat meningkat, stabil atau cenderung menurun.

Kedua, pendidikan gratis dan mutu menurun atau hasilnya tidak significant. Kondisi ini bisa terjadi karena seperti yang penulis katakan bahwa pendidikan gratis tidak berhubungan langsung dengan mutu pendidikan. Pendidikan gratis hanya berhubungan pada upaya peningkatan pemenuhan wajib belajar sembilan tahun. Sehingga dengan kebijakan ini diharapkan tidak ada lagi masyarakat Sulawesi Selatan yang tidak memperoleh pendidikan hanya karena faktor biaya. Oleh karena itu, dana pendidikan yang demikian besar yang dialokasikan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tidak menjamin peningkatan mutu  pendidikan di suatu daerah tergantung pada pemanfaatan dan pengalokasian dana, apa dilakukan secara tepat atau tidak. Mutu pendidikan di suatu daerah sangat ditentukan oleh banyak faktor seperti dukungan sarana prasarana, ketersediaan buku di perpustakaan, ketersediaan alat-alat praktek di laboratorium dan lapangan, peningkatan kemampuan guru melalui training dan penyegaran, peningkatan kesejahteraan guru di samping siswa itu sendiri. Komponen-komponen tersebut dapat mempengaruhi mutu pendidikan sekolah dan peserta didik.   

Oleh karena itu, untuk mengimplementasikan kebijakan pendidikan gratis yang telah dirintis oleh pemerintah  provinsi harus mendapat support yang kuat dari pemerintah kabupaten dan kota karena pemerintah kabupaten dan kota adalah ujung tombak di dalam menerapkan kebijakan pendidikan gratis ini. Dipihak yang lain, pendidikan gratis harus didorong secara bersamaan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan di Sulawesi Selatan. Untuk mewujudkan tentu saja harus didukung dengan komitmen yang kuat, pendanaan yang besar dan dengan alokasi dan pemanfaatan yang tepat.

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: