Masalah Gizi dalam Perspective Kepemimpinan Kesehatan Masyarakat

Sukri Palutturi, SKM, M.Kes.

Student of MSc.PH & leads. Griffith University, Queensland, Australia

 

            Akhir-akhir ini masalah gizi telah mengambil ruang  khusus pada pemberitaan berbagai media massa di tanah air. Apa yang muncul dipermukaan sebetulnya menurut penulis tidak lebih dari sebuah ”phenomena kerbau beruban” atau mungkin istilah yang lebih pas adalah ”phenomena gunung es”. Kasus gizi buruk yang muncul di permukaan hanyalah sebagian kecil dari kasus gizi yang terjadi di tanah air. Masih banyak kasus-kasus gizi yang lain yang tidak sempat terlaporkan, tidak terpantau dari media massa yang jumlahnya mungkin jauh lebih besar dan lebih parah dari itu.  Sebut saja, kasus yang baru saja menimpa 12 keluarga di Kabupaten Rote Ndao, Pulau Rote,
40 mil dari Kupang, 101 anak balita menderita gizi buruk, lima anak di
antaranya meninggal dunia, dan beberapa kasus pada daerah yang lain.

Namun demikian, terlepas dari kasus ini, ada stigma negatif yang terkesan akhir-akhir ini dipemberitaan bahwa Sulawesi Selatan yang dikenal sebagai daerah lumbung beras identik dengan gizi buruk, kekerasan, perampokan, penculikan dan stigma negatif lainnya. Sebagai bukti atas hipotesis tadi adalah bahwa kematian Dg. Basse (35 tahun) yang meninggal bersama bayi yang dikandungnya, juga Bahir anaknya (7 tahun) dan anak bungsunya Aco (4 tahun) yang hampir mengalami nasib yang sama telah menjadi pemberitaan nasional atas kasus ini (baca: Republika; Selasa 18 Maret 2008). Bukan hanya itu para politisi dan pengambil kebijakan tingkat nasional telah angkat bicara dan berlomba untuk memberikan pandangan atas kematian Dg. Basse dan keluarganya.

Meskipun zaman telah berubah, sistem pemerintahan telah berada pada era desentralisisasi dan otonomi daerah,  cara berpikir dan bertindak belum mampu merubah dan memecahkan berbagai masalah kesehatan masyarakat. Berdasarkan kajian kasus di atas dalam perspektif kepemimpinan kesehatan masyarakat ada dua pendekatan atau analisis yang masih terjadi yaitu ”pendekatan treatment” dan ”pendekatan atau analisis aktor”.

Pendekatan pertama, adalah ”pendekatan treatment”. Zaman sudah berubah tetapi pendekatan yang digunakan masih menggunakan pola lama. Gaya kepemimpinan yang ingin diterapkan atas kematian Dg. Basse tidak layaknya gaya kepemimpinan yang diterapkan sejak negeri ini merdeka. Pola kita tidak layaknya seperti seorang ”petugas pemadam kebakaran”. Filosopi dari pendekatan ini adalah bahwa petugas kesehatan berlomba untuk mengatasi masalah saat keadaan telah terjadi. Kita belum mampu mencegah dan mengantisipasi masalah kesehatan tersebut. Kesimpulannya adalah pendekatan ”pendekatan public health” belum berjalan secara maksimal. Idealnya adalah seorang leader harus mempunyai kemampuan untuk mengantisipasi keadaan yang buruk dari masalah kesehatan yang terjadi.

Pendekatan atau analisis yang kedua, adalah analisis aktor. Siapa yang menjadi pelakon atau stakeholders dari masalah kesehatan masyarakat yang terjadi. Mungkin pendekatan ini tidak semuanya salah karena setiap sektor mempunyai penanggung jawab masing-masing. Sebut saja dalam bidang kesehatan pada level kabupaten/kota ada kepala dinas kesehatan atau yang lebih luas dalam konteks wilayah otonom adalah bupati/walikota. Menurut penulis pendekatan aktor harus berbarengan dengan pendekatan faktor. Apa yang dimaksudkan dengan pendekatan faktor dalam tulisan ini adalah bahwa seorang leader harus mampu memecahkan masalah kesehatan dengan mencari sumber penyebabnya, seorang leader harus mempunyai kemampuan untuk mendeteksi sejumlah determinan yang mempengaruhi status kesehatan masyarakat kita termasuk masalah gizi buruk. Tidak mencari siapa yang menjadi penyebabnya tetapi mencari apa penyebabnya sehingga masalah kesehatan tersebut terjadi. Oleh karena itu, a leader comes to be a problem solver”. Seorang leader harus mampu menjadi seorang pemecah masalah, a leader has ability to anticipate the problem, seorang leader harus mempunyai kemampuan untuk mengantisipasi dan mendeteksi kemungkinan terjadinya masalah kesehatan.

Oleh karena itu, Rowitz, L. (2003) dalam bukunya Public Health Leadership: Putting Principles Into Practice menawarkan beberapa prinisp dasar kepemimpinan kesehatan masyarakat. Dalam tulisan ini akan dikutip tiga dari enam belas  prinsip dasar kepemimpinan kesehatan masyarakat.

Pertama, memperkuat infrastruktur dalam bidang kesehatan masyarakat. Ini adalah langkah pertama dalam prinisip dasar kepemimpinan kesehatan masyarakat mulai dari level kabupaten/kota, kecamatan sampai pada tingkat desa/kelurahan. Di level kabupaten/kota sangat diharapkan kebijakan infrastruktur yang berorientasi pada pembangunan kesehatan masyarakat, seorang leader harus berfungsi sebagai fasilitator, menjadi orang atau lembaga penyedia, memfasilitasi akan kebutuhan kesehatan. Prinisp Ini mempunyai peranan besar oleh karena dalam era otonomi, daerah diberikan sejumah kewenangan yang cukup besar dalam menentukan kebijakan pembangunan kesehatan masa depan di daerah tersebut. Bahkan secara ekstrem dapat dikatakan bahwa pembangunan kesehatan di suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan daerah memanage sumber daya yang ada.

Di level kecamatan ada Puskesmas, maka  fungsi Puskesmas harus diperkuat untuk menjalankan fungsinya dalam meningkatkan status kesehatan masyarakat. Dapat dicatat bahwa menurut penulis tugas Puskesmas dalam bidang pengobatan hanya sekitar 15-20% sementara lainnya adalah fungsi promosi dan prevensi. Oleh karena itu, pendekatan Puskesmas harus melakukan outreach (penjangkauan) secara luas kepada masyarakat di luar gedung Puskesmas. Ini sangat beralasan karena jumlah orang sehat di luar gedung Puskesmas jauh lebih banyak yang harus dijaga dan dipelihara kesehatannya daripada mereka yang datang di Puskesmas. Sejauh ini, fungsi Puskesmas keliling telah berjalan dngan baik dengan tujuan menjangkau pelayanan kesehatan pada daerah-daerah yang sulit untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Namun, outreach yang dilakukan Puskesmas melalui kegiatan Puskesmas keliling mestinya dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan bukan hanya untuk tujuan pengobatan. Oleh karena itu fungsi outreach sangat dibutuhkan untuk melakukan control terhadap kualitas kesehatan masyarakat tersebut.

Di level desa ada bidan desa atau mantri bahkan pada level lingkungan/RT terdapat organisasi posyandu yang juga telah berkontribusi besar dalam pembangunan kesehatan ibu hamil dan balita pada khususnya. Oleh karena itu back to basic. Adalah salah satu hal yang mesti diperkuat melalui pogram posyandu. Persoalannya adalah apakah model posyandu sekarang masih efektif untuk memantau kondisi kesehatan masyarakat kita terutama pada balita, dan ibu hamil. Apakah system perekrutan kader yang dilakukan selama ini sungguh menjamin keberlanjutan program? Atau mungkin pertanyaan yang lebih jauh adalah masih efektifkah kerja-kerja kader posyandu yang bermodalkan pada prinsip kerja secara sukarela? Tugas seorang kader sungguh mulai akan tetapi  sangat berat dibandingkan dengan kemampuan  yang dimilki dan tugas yang dibebankan kepada mereka. Menurut penulis kader posyandu tidak efektif lagi hanya mengandalkan fungsi volunteers. Kader harus mendapatkan insentif/reward secara regular yang dianggarkan oleh pemerintah daerah, bukan didasarkan pada kerelaan leader memberikan insentif kepada mereka. Anggaran tentang insentif kader harus menjadi bagian dari mekanisme penganggaran kesehatan pada level kabupaten/kota malah pada level propinsi. Pembinaan kader harus berkelanjutan yang dilakukan secara bersama antara Puskesmas dengan pemerintah desa/kelurahan karena organiasi kesehatan ini  berkedudukan pada pada level desa dan Puskesmas sebagai leading sektornya.

Seorang leader kesehatan harus melakukan pemantauan secara terus menerus tidak hanya menunggu laporan dari bidan/mantri di desa secara kuantitatif, tetapi Puskesmas dan Dinas Kesehatan harus melakukan fungsi pemantauan secara terus menerus secara kualitatif sehingga bisa jadi kematian yang dialami Dg. Basse dan keluarganya dalam kasus ini adalah hanya segelintir orang yang kena dampak dari kondisi gizi buruk,. Kesehatan adalah investasi yang tidak bisa diukur dan dinilai dalam ukuran jumlah saja akan tetapi harus dipandang dari kesejahteraan dan kemanusiaan (welfare dan well being).

Prinisp kedua adalah bahwa tujuan public health adalah meningkatkan status kesehatan setiap orang di dalam masyarakat. Oleh karena itu, penekanannya adalah peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit (health promotion and disease prevention). Tugas ini memang berbeda penekanannya pada medical professionals yang penekanannya pada treatment dan rehabilitasi. Setiap masyarakat ingin mendapatkan manfaat dari kesehatan masyarakatnya dan meningkatnya kualitas hidup. Maka seorang leader harus menjadi guru untuk masyarakat. Seorang leader harus mampu melakukan outreach pada kelompok masyarakat yang ada di sekolah, mesjid, gereja, rumah tangga, kelompok bisnis dan kelompok lainnya. Oleh karena itu, seorang leader memainkan peranan yang sangat penting dalam pembangunan kesehatan.

Ketiga, pemimpin kesehatan masyarakat harus mempunyai kemampuan untuk berpikir global dan bertindal lokal (Think globally, act locally). Apa yang dialami oleh  Dg. Basse dan keluarganya adalah hanya salah satu kasus dari ribuan bahkan puluhan ribuan kasus yang terjadi di tanah air. Harus belajar dari pengalaman masa lalu karena pengalaman telah mengajarkan agar orang tidak jatuh pada tempat yang sama. Kasus gizi buruk bukan hanya kasus pertama yang trjadi tanah air. Ini adalah kasus yang sudah kesekian kalinya yang tak terhitung lagi. Sekali belajar dari pengalaman karena pengalaman adalah guru yang baik.

Oleh karena itu, sebagai leader kesehatan masyarakat back to basic adalah dibutuhkan. Mari memperkuat infrastruktur kesehatan yang telah ada. Fungsi Puskesmas dan posyandu harus dimaksimalkan sebagai sebuah organisasi pemberi pelayanan kesehatan masyarakat pada level kecamatan dan desa atau bahkan lingkungan/RT. Pemerintah daerah harus dengan sungguh-sungguh punya kepedulian di dalam meningkatkan status kesehatan masyarakatnya. Paling tidak dengan memahami prinsip dasar kepemimpinan kesehatan masyarakat dapat meminimalisir jumlah kasus kematian akibat gizi kurang dan kelaparan yang mestinya tidak perlu terjadi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: