Pemimpin Baru, Impian Rakyat Sulsel

Sukri Palutturi, SKM, M.Kes.

Student of MSc.PH & Leads. Griffith University, Queesland, Australia

 

Harapan besar berada di pundak kepemimpinan pasangan Syahrul Yasin Limpo dan Agus Arifin Nu’mang (Sayang) dalam menahkodai Sulawesi Selatan lima tahun yang akan datang periode 2008-2013. Tentu saja ada banyak alasan mengapa kita mesti berharap banyak dengan kepemimpinan yang baru ini. Paling tidak ada tiga alasan berkaitan dengan hal tersebut.

Pertama, pasangan ini telah melakukan kontrak sosial kepada masyarakat pada kampanye pemilihan gubernur 5 November 2007 yang lalu. Ini bukan janji tetapi ini adalah komitmen yang tulus, lahir dari pasangan ini untuk menciptakan suatu kondisi yang lebih baik terutama di bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Tentu saja gubernur terpilih menurut penulis harus mendefenisikan kembali makna dan ruang lingkup dari pendidikan dan kesehatan gratis seperti yang dipahami oleh rakyat secara keseluruhan. Pada komponen mana pendidikan dan pelayanan kesehatan yang menjadi gratis dan pada elemen mana yang masih harus dishare kepada masyarakat karena dapat diyakini tidak mungkin akan menjadi gratis semuanya. Tujuannya adalah agar semua komponen masyarakat mempunyai persepsi dan pemahaman yang sama dengan seorang leader (gubernur) yang baru. Kalau konsep ini tidak dijelaskan dan dishare dengan baik kepada orang lain boleh jadi ini justru akan melahirkan fitnah, keresahan baru dan benih-benih konflik secara sosial atas konsep yang ditawarkan. Dalam pandangan masyarakat awam konsep pendidikan dan kesehatan gratis berarti menjadi gratis semuanya tanpa membedakan status sosial ekonomi.

Oleh karena itu, visi harus dishare kepada orang lain melalui lembaga atau pertemuan baik formal maupun informal secara terus menerus. Pendidikan dan kesehatan yang gratis bukan hal yang mudah tetapi juga bukan hal yang sulit jika pemerintah sungguh-sungguh mempunyai keinginan dan komitmen yang tinggi (political will) untuk mewujudkannya. Kita tidak ingin mendengar anak tidak sekolah hanya karena tidak punya biaya, kita tidak ingin mau mendengar lagi ada orang yang mati hanya karena gizi buruk seperti yang dialami oleh Dg. Basse dan kelurganya seperti yang dimuat oleh beberapa harian media massa akhir-akhir ini. Penulis yakin, tentu saja tidak ada alasan untuk mengatakan pendidikan dan kesehatan gratis tidak bisa diterapkan di Sulawesi Selatan karena ini adalah kontrak politik dan bukan janji politik.

Kedua, dari aspek pengalaman pemerintahan pasangan ini adalah pasangan yang sangat ideal, pemimpin ini lahir dari bawah, mereka mempunyai banyak pengalaman mulai dari kelurahan, kecamatan, kabupaten, bahkan provinsi sekalipun. Pasangan ini mempunyai banyak pengalaman di dalam berinteraksi dengan masyarakat sehingga mereka bisa mengenali problema masyarakat yang dihadapi terutama yang berkaitan dengan isu pendidikan dan kesehatan masyarakat kita. Dua bidang ini bukan hal yang mudah untuk diimpementasikan secara operasional, dibutuhkan ekstra energi untuk mewujudkannya.   

Ketiga, peranan seorang leader (gubernur) sangat besar dalam menentukan masa depan daerahnya terutama mengangkat indeks pembangunan manusia (Human Development Index=HDI) pada daerah-daerah yang jauh tertinggal. Kebijakan Gubenur sangat berkontribusi langsung pada upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dapat kita lihat dalam konteks yang lebih besar misalnya bagaimana perbedaan umur harapan hidup (life expectancy) antara suku Aborigine dan Torrest Strait Islanders yang berkulit hitam dengan penduduk Australia yang berkulit putih, mereka mempunyai kesenjangan life expectancy rata-rata sekitar 17 tahun dibandingkan dengan life expectancy orang Australia secara keseluruhan yang pada umumnya berkulit putih yaitu 81 tahun untuk perempuan dan 75 tahun untuk laki-laki atau rata-rata sekitar 78 tahun. Untung saja pada beberapa waktu yang lalu Perdana Menteri Australia telah menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh rakyat Australia di depan parlemennya. Pidato yang disampaikan itu disebut sebagai ”Speech sorry”. Pidato permohonan maaf atas kesalahan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Australia terhadap penduduknya terutama pada suku Aborigine dan Torrest Strait Islanders. Implikasi dari ”Speech sorry” tadi saat ini seluruh kebijakan pembangunan di Australia mulai banyak diarahkan pada kelompok kelompok tersebut untuk mendorong percepatan peningkatan kualitas hidup sehingga sejajar dengan penduduk Australia yang lain tanpa ada perbedaan antara penduduk Australia yang berkulit putih dengan yang  berkulit hitam.

Tentu saja di Sulawesi Selatan tidak diinginkan adanya kondisi yang buruk seperti yang terjadi pada kasus tersebut di atas yang diakibatkan oleh kesengajaan atau ketidakpeduliaan, dan bahkan pembangkangan pemerintah terhadap rakyatnya. Kabupaten Jeneponto misalnya harus didorong sehingga daerah tersebut dapat mencapai suatu tingkat HDI yang lebih baik, baik pada level provinsi maupun pada level nasional.  

Lalu pertanyaannya kemudian mengapa mesti ada kontrak politik? Bukankah ini akan menjadi otomatis kerja-kerja baru gubernur terpilih? Ini adalah sebuah keberaniaan yang luar biasa sebagai seorang leader yang visioner. Ini akan menjadi ukuran keberhasilan yang akan dicapai sebelum dan setelah masa pemerintahan. Memperhatikan kondisi faktual yang terjadi di Sulawesi Selatan (BPS, 2005), data menunjukkan bahwa berdasarkan indeks pembangunan manusia (Human Development Index=HDI) Sulawesi Selatan secara nasional berada pada peringkat 23 dari 33 provinsi di Indonesia. Secara nasional pada tahun 2005 HDI Sulawesi Selatan hampir sama dengan HDI Indonesia secara keseluruhan yaitu masing-masing 68,1 dan 69,6 namun dapat diketahui bahwa hampir semua provinsi berada di atas rata-rata dari HDI Indonesia kecuali Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku Utara, Papua Barat, NTT, NTB dan Papua yang pada umumnya daerah yang berada di wilayah Indonesia bagian timur.

Di Pulau Sulawesi hanya Sulawesi Utara yang berada pada peringkat HDI di atas rata-rata nasional bahkan Sulawesi Utara (74,4) mencatat rekor sebagai provinsi yang menduduki peringkat ke-2 secara nasional berada di bawah DKI Jakarta (76,1). Peringkat ini menunjukkan posisi Sulawesi Selatan pada tingkat nasional jauh tertinggal dengan daerah-daerah lain di tanah air. Belum lagi dikaji lebih jauh misalnya bahwa ternyata dengan ketertinggalan yang dicapai oleh Sulawesi Selatan semakin diperparah dengan kesenjangan yang begitu jauh berbeda antara satu kabupaten/kota dengan kabupaten/kota lainnya. Dapat dicatat misalnya bahwa terlepas dari kemajuan yang telah dicapai di daerah ini, data menunjukkan bahwa dari 23 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, Kabupaten Jeneponto menduduki peringkat terakhir yaitu peringkat 23 dari 23 kabupaten/kota bahkan secara nasional dari 465 kabupaten/kota di Indonesia, Kabupaten Jeneponto menduduki peringkat ke-418. Daerah ini sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan daerah lain di Sulawesi Selatan termasuk di Indonesia secara keseluruhan.

Namun demikian, HDI yang dicapai oleh Sulawesi Selatan dan daerah lain yang lebih maju sekalipun, belum mempunyai arti yang signipikan dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh UNDP pada tahun 2007, Indonesia masih berada pada peringkat 107 dari 177 negara. Jauh tertinggal posisi HDI yang dicapai oleh Singapura (peringkat 25), Malasyia (peringkat 63), Samoa (peringkat 77) dan beberapa negara lainnya.

Oleh karena itu, diawal pemerintahan yang baru ini ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat terutama yang berkaitan dengan ukuran-ukuran indeks pembangunan manusia. Pertama, pemerintah Sulawesi Selatan harus melakukan mapping untuk menentukan besarnya masalah yang berkaitan dengan upaya untuk mewujudkan pendidikan dan kesehatan gratis di Sulawesi Selatan.  Meskipun dipahami bahwa saat ini berada pada era otonomi daerah namun tetap diharapkan pemerintah provinsi harus memberikan perhatian yang serius pada pada daerah yang mempunyai HDI jauh tertinggal untuk mendorong percepatan perbaikan  HDI kearah yang lebih baik. Kedua, konsekuensi dari pendidikan dan kesehatan gratis ini adalah meningkatnya pembiayaan dan penganggaran. Tentu saja diharapkan sumber-sumber pembiayaan itu bukan hanya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetapi harus membangun kolaborasi, partnership dengan pihak swasta dan pihak lainnya baik dalam negeri maupun luar negeri. Ketiga, mendorong penguatan kualitas sumber daya manusia daerah sehingga bgukan hanya pendidikan dan kesehatan gratis yang menjadi tujuan akhir program tetapi harus berbarengan dengan peningkatan kualitas dalam sektor pendidikan dan kesehatan. Keempat, apakah dibutuhkan sebuah daerah kabupaten/kota percontohan di Sulawesi Selatan? Menurut penulis tidak terlalu penting karena kita bisa belajar pada daerah lain yang telah sukses menerapkan pendidikan dan kesehatan gratis pada daerah yang mempunyai PAD yang relatif kecil skalipun. Alasan yang lain adalah bahwa paling lambat dua tahun masa pemerintahan gubernur yang baru implementasi pendidikan dan kesehatan gratis telah berjalan dengan baik di Seluruh kabupaten/kota Sulawesi Selatan.

Selamat datang pemimpin baru, harapan baru, impian rakyat Sulawesi Selatan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: