Mengkaji Ulang Model Ujian Nasional

Kamis, 03-07-08 | 21:40 | 20

Oleh: Sukri Palutturi (Pemerhati Masalah Pendidikan)Baru saja diumumkan hasil ujian nasional untuk pendidikan tingkat SMP atau sederajat. Berbagai reaksi dan tanggapan telah muncul di permukaan mencermati tingkat kualitas pendidikan di Sulawesi Selatan.

Barometer yang digunakan oleh banyak pihak untuk menentukan kualitas pendidikan di suatu daerah adalah tingkat kelulusan peserta didik. Sekolah dengan tingkat kelulusan yang rendah seringkali dilabeli atau dicap sebagai sekolah yang gagal dan tidak berkualitas. Sebaliknya sekolah dengan tingkat kelulusan tinggi dianggap jauh lebih baik dan berkualitas dari daerah atau sekolah yang lain.

Dengan cara berpijak seperti ini guru dan kepala sekolah tentu saja berupaya maksimal untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas lulusannya bahkan tidak sedikit pula guru dan sekolah yang menggunakan segala cara untuk mendongkrak tingkat kelulusan anak didiknya.

 

Tentu saja cara seperti ini adalah normal dan sangat manusiawi. Menanggapi anjloknya tingkat kelulusan siswa di Sulawesi Selatan tidak perlu dianggap sebagai sebuah kegagalan sepihak. Ini adalah realita pendidikan kita yang harus dipikul beban tanggung jawabnya secara bersama.Memang secara keseluruhan diakui bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Selatan masih sangat rendah dan jauh tertinggal dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Sulawesi Selatan masih berada pada peringkat 23 dari 33 provinsi di Indonesia bahkan khusus untuk sektor pendidikan,

Sulawesi Selatan kalah bersaing dengan provinsi yang relatif muda yaitu Gorontalo yang menempati peringkat 5 secara nasional bahkan mengalahkan provinsi induknya Sulawesi Utara. Ini adalah sebuah prestasi yang luar biasa yang dicapai oleh provinsi tersebut.

Fluktuasi ketidaklulusan siswa yang terjadi hampir setiap tahun harus dipandang dengan menggunakan

kacamata besarkacamata besar

sehingga menyelesaikannya pun tidak parsial dan menyalahkan satu dengan yang lain. Pendekatan yang digunakan harus dipandang dengan pendekatan yang terpadu dan terintegrasi.Adalah terlalu cepat mengambil kesimpulan dan tidak fair kalau ketidaklulusan siswa di beberapa daerah di Sulawesi Selatan misalnya Kota Makassar, Kota Parepare, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Maros disebabkan karena kualitas pendidikan yang anjlok atau kualitas pendidikan di daerah ini lebih buruk dari daerah lain. Kualitas pendidikan yang dicapai oleh Sulawesi Selatan hari ini tidak menutup kemungkinan lebih buruk dari fakta yang sesungguhnya.

Ini bukan tanpa alasan, setelah terungkapnya bocoran soal pada beberapa sekolah tertentu yang lalu mengindikasikan bahwa ternyata ini adalah sebuah masalah yang tersembunyi. Kuat dugaan cara seperti ini telah berlangsung lama dan dikerjakan dengan amat rapi oleh orang-orang tertentu, direncanakan atau pun tidak direncanakan.

Tentu saja tidak semua guru dan sekolah menggunakan cara-cara seperti ini. Penulis yakin masih banyak guru dan sekolah yang melaksanakan dengan cara yang fair dan terbebas dari cara-cara yang tidak terpuji. Guru dan kepala sekolah masih sangat menyadari bahwa pendidikan mempunyai tujuan mulia yang harus didorong dengan cara terpuji bukan karena kepentingan sesaat.

Oleh karena itu untuk mendorong kualitas pendidikan di seluruh nusantara dan mendorong pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian secara serius terutama dan pertama yang berkaitan dengan model Ujian Nasiona (UN) dan standar penilaiannya.

Model ujian nasional sebagai tahapan akhir barometer kelulusan siswa harus dikaji ulang dengan mencari model lain misalnya dengan karya tulis ilmiah atau bahkan tidak menutup kemungkinan Ujian Nasional tidak dibutuhkan.

Alasannya adalah sangat tidak fair dan bijaksana kalau hanya tiga hari menentukan tiga tahun apa mereka bisa lulus atau tidak. Dalam kasus-kasus tertentu, ketidaklulusan siswa bukan saja karena dia bodoh tetapi karena faktor kesehatan yang tidak mendukung saat ujian berlangsung atau karena faktor lainnya.

Ketidaklulusan siswa bukan sebuah output yang dipengaruhi oleh satu faktor, tetapi ia merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya.

Di lain pihak, guru di sekolah mempunyai beban ganda terhadap bidang studi. Guru dituntut untuk menyelesaikan Satuan Acara Pengajaran (SAP) pada semester atau periode tertentu dipihak lain guru dituntut pula untuk peningkatan daya serap siswa. Meminjam teori jendela Johary (Johary window) hasilnya akan sangat beragam.

Jendela pertama, guru menyelesaikan SAP dengan daya serap tinggi. Tentu saja kondisi ini sangat ideal dan yang diharapkan dimana guru dapat memberikan materi secara keseluruhan dan siswa dapat memahami secara maksimal terhadap materi yang diberikan.

Namun demikian, berapa banyak guru dan sekolah yang bisa menjalankan konsep ini. Konsep ini amatlah sulit dalam praktiknya untuk mengerjakan sebuah pekerjaan dalam waktu yang relatif sama dengan mengharapkan hasil yang maksimal.

Jendela kedua, guru menyelesaikan SAP dengan daya serap rendah. Tentu saja tidak sedikit guru yang simpati dengan jendela ke-2 ini.

Kenapa tidak karena guru kadang-kadang dituntut untuk menyelesaikan materinya sehingga dalam keadaan tertentu guru lebih cenderung berpikir kuantitas daripada kualitas, guru lebih mengutamakan materi selesai dengan tepat waktu daripada memikirkan daya serap siswa.

Konsekuensinya adalah materi selesai tetapi siswa tidak memperoleh hasil yang maksimal. Kondisi ini sebetulnya sangat disadari dan dipahami oleh seorang guru bahwa dengan mengajarkan materi yang demikian banyak namun tidak diperoleh hasil yang maksimal juga akan sia-sia.

Akan tetapi dengan tuntutan kurikulm tersebut, maka guru tentu saja harus mengorbankan salah satu diantaranya.

Jendela ketiga, SAP tidak selesai dengan daya serap tinggi. Kondisi ini bisa terjadi karena guru yang baik adalah tentu saja harus menguji kemampuan siswanya dengan materi yang telah diberikan.
Biasanya model guru seperti ini sangat bagus menjadi tentor pada bimbingan belajar.

Guru pada bimbingan belajar mempunyai keterampilan khusus di dalam memprediksi soal-soal ujian yang bisa keluar pada ujian nasional atau pun ujian pada perguruan tinggi misalnya. Model guru seperti ini tidak terlalu menekankan pada tuntutan kurikulum yang demikian kaku dan ketat, mereka bisa lebih fleksibel.

Jendela yang terakhir adalah SAP tidak selesai dengan daya serap yang rendah pula. Jika kondisi ini yang terjadi, maka tentu saja kajiannya menjadi lain, apakah karena kualitas input (siswa) dan guru (providers) yang rendah atau faktor-faktor lain yang secara signifikan dapat mempengaruhinya.

Standar penilaian kelulusan sangat berat bukan hanya bagi siswa tetapi juga bagi guru. Seorang siswa misalnya dapat dikatakan lulus jika memperoleh nilai rata-rata minimal 5,25 dan tidak boleh ada nilai bidang studi yang diujikan di bawah dari 4,25.

Artinya adalah seorang siswa tidak hanya dituntut untuk menguasai bidang studi tertentu akan tetapi mereka harus mempunyai kemampuan di atas rata-rata terhadap bidang studi yang diujikan. Tentu saja sangat dipahami bahwa Ujian Berstandar Nasional seperti yang diamanahkan oleh pemerintah

melalui Peraturan Mendiknas No. 39 tahun 2007 adalah sangat mulia karena ini akan menjadi dasar pemetaan mutu satuan pendidikan, dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya dan sebagianya akan tetapi dengan keinginan yang kuat tersebut tidaklah cukup karena tentu saja harus kita melihat realita tentang pendidikan di negeri kita.

Mari kita bercermin pada sebuah cermin besar sehingga dapat melihat segala arah dari kondisi pendidikan negeri kita. Dengan demikian, maka standar kelulusan tadi menjadi sangat dan sangat berat bagi siswa dan guru.

Belum lagi, pemerintah belum melihat ketidakseimbangan pemerataan kualitas pendidikan antara Indonesia bagian Timur dan Indonesia Bagian Barat. Tanpa penulis bermaksud mendikotimakan kedua wilayah ini akan tetapi secara rerata fakta menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di wilayah bagian timur lebih rendah dari wilayah bagian barat.

 

Dengan demikian, maka standar nasional yang ditetapkan menjadi sangat tidak adil. Adalah sangat tidak fair mengujikan misalnya bagaimana mengoperasikan komputer pada siswa yang tinggal di kota besar dengan teknologi pembelajaran yang mendukung dengan siswa yang tinggal di pelosok desa yang belum pernah melihat komputer secara langsung lalu kemudian diujikan sama-sama.Dapat dipastikan bahwa seorang siswa yang tinggal di pelosok desa tidak akan lulus menghadapi ujian tersebut. Sama halnya dengan bidang studi atau mata ajaran yang lain. Kalau pun ada sekolah secara keseluruhan mampu mencapai kelulusan di atas rata-rata tanpa berprasangka buruk apakah itu adalah sebuah karya maksimal dari seorang siswa?

Cara pemberian nilai di perguruan tinggi adalah sebuah cara yang dipandang efektif dan memberikan ruang bagi siswa secara keseluruhan untuk dinilai, bukan hitam putih lulus dan tidak lulus seperti model standar ujian nasional.

Idealnya adalah standard kelulusan yang ditetapkan dibuatkan skala dengan nilai A, B, C, D, E sehingga peluang orang lulus jauh lebih besar ketimbang siswa yang tidak lulus. Dengan memakai standar ujian nasional pun bisa diketahui seorang siswa dengan kualitas tinggi dan siswa dengan kualitas rendah.

Penulis yakin bahwa dengan model penilaian seperti ini bukan berarti memudahkan kelulusan siswa dan mengabaikan kualitas akan tetapi ini memberikan ruang bagi mereka untuk memperoleh akses pemerataan pendidikan seluas-luasnya.

Oleh karena itu, yang diperketat seleksinya bukan pada saat seorang siswa mau menyelesaikan studinya pada jenjang pendidikan tertentu akan tetapi menyeleksi siswa secara independen saat memasuki jenjang pendidikan.

Di perguruan tinggi mahasiswa cukup diuji melalui karya tulis atau skripsinya akan tetapi saat mendaftar melalui Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru disanalah mereka seorang calon mahasiswa diseleksi dengan ketat untuk menentukan mereka bisa masuk pada perguruan tinggi favorit atau mereka harus mencari perguruan tinggi lainnya.

Akses mereka untuk mendapatkan layanan pendidikan tetap terbuka bagi mereka. Demikian halnya di tingkat SMP atau SMA bukan saat akhir studi yang harus diseleksi secara ketat yang akan menentukan kualitas pendidikan mereka akan tetapi saat mendaftar memasuki jenjang pendidikan berikutnya yang akan menentukan bisa terseleksi pada sekolah favorit atau bukan.

Oleh karena itu, mendorong kualitas pendidikan seperti yang diamanahkan Menteri Pendidikan Nasional sama pentingnya dengan mendorong pemerataan pendidikan kepada seluruh khalayak. Namun demikian, maka model Ujian Nasional yang diterapkan pemerintah sebagai barometer untuk memenuhi tuntutan tadi dipandang perlu untuk dikaji ulang.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: